Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan DPR akan memerintahkan komisi terkait untuk menindaklanjuti data kenaikan pengangguran di Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami akan meminta komisi terkait untuk menindaklanjuti data yang sudah keluar,” kata dia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Puan menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawasi ketat langkah pemerintah dalam menangani kenaikan angka pengangguran nasional.
“DPR bertugas menindaklanjuti dan mengawasi eksekutif terkait tindakan yang diambil. Apa tindak lanjut yang akan diambil eksekutif terkait data BPS tersebut?” ujarnya.
Ia mengatakan komisi terkait DPR akan meminta keterangan dari kementerian dan lembaga terkait terkait langkah penanganan pengangguran yang terus meningkat.
“Terkait pengangguran, kami akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, apa saja solusi yang sedang dipertimbangkan, apa saja tindakan yang akan diambil, dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (5/5), BPS melaporkan angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibanding Februari 2024.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, kenaikan angka pengangguran tersebut seiring dengan pertambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang, sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025.
Ia menjelaskan, angka angkatan kerja tersebut mencakup mereka yang sedang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan.
“Namun, belum semua angkatan kerja terserap ke pasar kerja, sehingga masih ada 7,28 juta orang yang menganggur,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta.